Sabtu, 08 Januari 2011

Sikap pemerintah dalam menghadapi Kondisi perekonomian indonesia saat ini

1. Pendahuluan
Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
Pada kondisi ekonomi di negara kita sedang mengalami krisis yang cukup memusingkan para pejabat bangsa ini, apalagi dengan adanya bencana alam yang sedang melanda. Kondisi ekonomi pun semakin kacau dengan situasi politik yang tidak menentu dan banyaknya koruptor yang menyebabkan krisis ekonomi di negara indonesia ini.
Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. Kebijakan pemerintah sendiri terbagi menjadi dua yaitu kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro dan dalam ekonomi mikro. Ekonomi makro menganalisis masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian sedangkan ekonomi mikro menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.
Berikut ini merupakan permasalahan ekonomi yang ada serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalah tersebut.

 PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok yang berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.

b. Krisis Nilai Tukar
Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sektor swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
c. Masalah Utang Luar Negri
Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS yang relatif tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan Internasional Untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran (rush).

Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan suku bunga SBI.
e. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Cara mengatasi inflasi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :
1. Kebijakan Moneter,
yaitu segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang dilakukan melalui Bank Indonesia (bank sentral) dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.
2. Kebijakan Fiskal,
yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

 PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO

a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tinggi
Pengaruh dari krisis ekonomi yang melanda saat ini adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan kosumen. Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
b. Meningkatnya Permintaan Beras

Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing

c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu saja akan memberatkan para konsumen pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.

d. Masalah Monopoli

Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal seperti ini akan menghancurkan para pesaing. Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


e. Masalah Distribusi

Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal.

Dengan demikian pemerintah harus mengatasi ekonomi saat ini sebelum semuanya semakin menjadi buruk bagi Negara dan rakyatnya. Dibawah ini merupakan bagaimana sikap pemerintah mengatasi kondisi ekonomi saat ini.
• Hal yang harus dilakukan adalah mengurangi dampak negative dari krisis ekonomi tersebut, terhadap kelompok penduduk yang berpendapatan rendah atau rentan.
• Melakukan pemulihan pembangunan ekonomi agar pertumbuhan semakin membaik.
• Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan
• Mendukung ekspor
• Memperluas lapangan kerja
• Memperbaiki sistim distribusi agar berfungsi secara penuh dan efesien
• Penghapusan berbagai praktek monopoli

3 (tiga) hal yang akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi ancaman krisis keuangan dan resesi dunia sehingga Indonesia tidak terpuruk dalam kesulitan ekonomi yang pelik menurut pendapat Presiden antara lain :

“Yang pertama kita sama-sama menjaga agar sektor riil tetap bergerak. Memang perlu kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha dan perbankan. Untuk itu perlu dilakukan komunikasi yang serius antara jajaran tersebut.”

Hal tersebut harus dilakukan, menurut Presiden, untuk mencegah terjadinya gelombang PHK yang berlebihan yang pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat.

“Pemerintah tentu akan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah hal tersebut, namun dunia usaha pun harus mau berbagi risiko, keuntungan saat ini tentu tidak sama dengan jumlah keuntungan usaha saat negara tidak dalam situasi seperti sekarang.”

Hal kedua yang menjadi prioritas pemerintah adalah menempatkan pos anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN dan APBD 2009 sebagai prioritas sebagai upaya untuk menahan gelombang pengangguran.
“Prioritas yang kedua adalah upaya mengatasi gelombang pengangguran baru dengan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, dermaga, jalan, bandara dan lainnya. Melalui langkah itu di satu sisi bisa menyerap tenaga kerja dan di sisi lain dengan dibangunnya fasilitas itu bisa mendorong sektor riil,” kata Presiden.

Sementara hal yang ketiga, Presiden meminta aparat di pusat dan daerah agar terus menjalankan program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti Bantuan Operasional Pendidikan, Jaminan kesehatan Masyarakat dan juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Semoga dengan mengatasi kondisi ekonomi Negara ini bisa semakin makmur dan tidak ada lagi orang yang kelaparan. Kita harus menjaga perekonomian bangsa ini dengan baik, jangan menambah semakin buruk.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar